Papua Pegunungan, Provinsi “Landlocked” Satu-satunya di

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia memiliki 3 provinsi baru setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 3 Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Ketiga provinsi baru yang disetujui itu adalah Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

DPR mengesahkan RUU DOB Papua itu dalam Rapat Paripurna ke-26 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis (30/6/2022).

“Kami akan menanyakan setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

Salah satu anggota DPR RI kemudian mengajukan interupsi, namun tidak dikabulkan oleh Dasco.

“Interupsi nanti ya. Kita lagi pengambilan keputusan,” ujarnya.

Baca juga: Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

“Kami bertanya kepada seluruh anggota anggota apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua, dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Dasco lagi.

“Setuju,” jawab para anggota Dewan.

Dengan pemekaran itu, Papua menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki wilayah perairan atau laut.

Dengan kata lain, Provinsi Pegunungan Tengah adalah wilayah yang dikelilingi daratan (terkurung daratan).

Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan adalah Kota Wamena yang berada di Kabupaten Jayawijaya.

Baca juga: Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Wilayah yang termasuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.

Provinsi Papua Pegunungan memiliki nama adat La Pago. Suku yang mendiami wilayah itu adalah Dani, Dem, Ndugwa, Ngalik, Ngalum, Nimbora, Pesekhem, Pyu, Una, Uria, Himanggona, Karfasia, Korapan, Kupel, Timorini, Wanam, Biksi, Momuna, Murop, dan Sela Sarmi.

Selain itu, Papua menjadi salah satu provinsi dengan Papua Nugini di timur, selain itu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Selatan.

Sedangkan di bagian utara, Provinsi Papua Pegunungan menguasai dengan Provinsi Papua.

Kemudian di sebelah selatan Provinsi Papua Pegunungan berdekatan dengan Papua Selatan.

Baca juga: Mendagri Akui Pemekaran Papua Tak Mungkin Memuaskan Semua Pihak, Perlu Ada Antisipasi Konflik

Provinsi Papua Pegunungan dengan Provinsi Papua tengah pada sisi barat.

Di sisi lain, pembahasan tentang pembentukan tiga provinsi baru di Papua ini dilakukan cukup cepat.

Hanya butuh waktu 2,5 bulan bagi DPR RI untuk membuat tiga provinsi baru di Papua, terhitung sejak tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi baru ini disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam forum Badan Legislatif (Baleg) pada 12 April 2022.

Setelah RUU itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka proses selanjutnya adalah perencanaan untuk perencanaan ketiga provinsi baru itu.

Kewenangan untuk mengambil alih tugas gubernur di ketiga provinsi itu ada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Para pejabat itu akan menyampaikan sampai ada kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Baca juga: Wapres Sebut Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua untuk Dekatkan Layanan bagi Masyarakat

Menurut rencana, Kemendagri bakal melantik pejabat sementara gubernur ketiga provinsi itu pada Agustus 2022 mendatang.

Setelah itu, pembentukan daerah bakal dilakukan paling lambat tiga bulan pelantikan pejabat upacara gubernur.

Proses selanjutnya adalah aparatur sipil negara (ASN) rencananya dilakukan paling lambat 6 bulan sejak pelantikan pejabat pejabat gubernur.

Kemendagri juga menyajikan 80 persen formasi ASN di ketiga provinsi baru itu diisi oleh orang asli Papua (OAP).

DPR dan pemerintah dukungan anggaran daerah ketiga provinsi baru itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Warga di Merauke Bentangkan Bendera Raksasa Sambut Pengesahan RUU Provinsi Papua Selatan

Menurut perkiraan Kemendagri, anggaran yang dibutuhkan per tahun untuk kegiatan satu provinsi baru berkisar Rp 700 miliar sampai Rp 1 triliun.

(Penulis : Vitorio Mantalean | Editor : Sabrina Asril)

Dapatkan pembaruan berita pilihan dan berita terbaru setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Share This Post